Di tahun 2024 Pemerintah Kota Depok akan membangun beberapa megaproyek dengan nilai anggaran sekitar Rp 60 Miliar.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan itu saat menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Depok.
Dia mengatakan Pemkot Depok gelontorkan Rp 60 miliar untuk bangun Alun Alun atau Taman Hutan Kota di Sawangan dan Bojongsari.
“Nantinya alun-alun taman hutan kota akan dibangun di bagian barat Kota Depok yang letaknya di Sawangan, Bojongsari. Untuk anggaran seluruhnya dengan tahun depan akan Rp 60 miliar,” ujarnya, Rabu (15/03/23).
Idris mengatakan, anggaran ini digunakan untuk pembangunan Alun-alun di bagian barat Kota Depok, setelah ketersediaan rumah sakit sudah cukup.
“Karena pembangunan rumah sakit sudah dianggap cukup dan untuk jumlah juga dengan lainnya sudah cukup besar,” katanya.
Dirinya mengakui akan membangun alun-alun taman hutan di bagian barat Kota Depok.
“Alun-alun taman hutan ini akan dibangun di bagian barat kota atau tepatnya di Sawangan, Bojongsari. Mengapa ada dua, karena terkait persiapan sarana jembatan gantung dan lainnya, maka dibuat dua tahap,” paparnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, kata dia, sudah siap untuk melaksanakan Musrenbang RKPD 2024. Namun perlu adanya persiapan yang matang untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensi penentuan program-program kegiatan.
Semua usulan yang terserap di Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah yang masuk ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilainya Rp 4,3 triliun.
Angka tersebut melebihi kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, senilai Rp 3,9 triliun.
“Rp 4,3 triliun itu tidak ada Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) anggota DPRD, belum masuk. Sebab kalau semua diakomodir tiga kali lipat dari kemampuan APBD kita, itu tidak mungkin,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, Dadang Wihana mengungkapkan, rakor bersama kepala perangkat daerah ini guna melihat kembali program kegiatan prioritas 2024 yang harus dipahami oleh seluruh perangkat daerah.
Dadang mengatakan, penyusunan perencanaan pembangunan 2024 mengacu pada program prioritas, program tematik, dan janji kampanye kepala daerah.
“Saat ini masih rancangan RKPD, setelah Musrenbang disepakati kira-kira seperti apa sampai nanti KUA PPAS,” katanya.
kang prabu
