program GO2T diluncurkan walikota depok

Berita186 Dilihat

Depok prabu news com, Walikota Depok KH. Muhammad Idris optimistis estimasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebesar Rp 2 triliun. Optimisme tersebut terlihat dari acara Launching inovasi program GO 2T yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Saya optimis target PAD Rp 2 triliun tahun 2024 bisa tercapai 100%. Program ini diluncurkan sebagai upaya akselerasi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Depok,” ucap Idris, Senin (17/10/2022), usai luncurkan Go 2T di Aula Teratai Lantai 1 Balaikota Depok.Pencapaian peningkatan target PAD ini kata Idris, merupakan bukti Kota Depok mampu melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan PAD, salah satunya melalui sektor pajak Restoran, pariwisata dan pajak piutang.
“Saya juga berharap kekompakan OPD dan ASN Kota Depok ini harus lebih ditingkatkan dan diperkuat, jangan ada ego sektoral. Sehingga bisa mewujudkan Visi Kota Depok,” imbuhnya.

Walikota Depok menyebut, Program diluncurkan sebagai upaya akselerasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok
“Terima kasih atas launching-nya program GO 2T. Karena program ini memiliki nilai strategis untuk tahun 2024 (jangka menengah), tercapainya PAD Kota Depok Rp 2 triliun,” ucap Idris.

Menurut Idris, keunggulan dari program GO 2T ini adalah melakukan akselerasi capaian PAD sebesar Rp 2 triliun dengan berbagai terobosan dalam hal peningkatan PAD dari sektor pajak daerah dan pemanfaatan aset, memaksimalkan informasi layanan pajak daerah dengan pembaruan website BKD, serta didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik berbasis elektronik.
“Banyaknya potensi yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD, misalkan potensi peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemutakhiran data bangunan IMB, adanya potensi peningkatan BPHTB melalui peningkatan N.J.O.P, dan juga ada piutang pajak itu harus ditagih karena hak negara,” tuturnya.

Dikatakan Idris, kenaikan PAD sudah dirasakan Kota Depok setiap tahunnya, namun dirinya ingin semakin menggenjot pendapatan asli daerah dengan target jangka menengah Rp 2 triliun di tahun 2024.
“Sebenarnya tiap tahun sudah ada kenaikan PAD, tapi kami ingin genjot lagi agar lebih dasyat dengan target jangka menengah Rp 2 triliun di tahun 2024 dengan potensi-potensi yang ada,” ungkap Idris.

Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono menyebut, terdapat lima inovasi yang mendukung program Go 2T. Pertama yaitu Gerakan Mengejar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Gempita PBB).

Konsep dari Gempita PBB yaitu menyusun kebijakan yang mengatur tentang stimulus Piutang PBB, melakukan penelusuran, bersinergi dengan Camat, Lurah, RT dan RW, serta Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Bapenda Jawa Barat.
“Kemudian, inovasi kedua yaitu Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah (SIAP-PD). Konsep SIAP-PD yaitu membuat aplikasi dengan melakukan migrasi data saldo awal audited piutang pajak daerah.
Selanjutnya laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan,” tuturnya launching program Go 2T di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Senin (17/10/22).

Inovasi ketiga, kata Wahid, Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan Fasilitas UMKM melalui Kerja Sama dengan Kelompok Masyarakat (Oplosan Emas). Yaitu upaya untuk menyelesaikan masalah kurangnya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
“Mulai dari belum tertibnya pemanfaatan BMD, belum adanya kebijakan yang mengatur penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain serta belum adanya kerja sama diantara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga dan fasilitas UMKM,” ungkapnya, yang didampingi para kabid.

Dikatakan Idris, kenaikan PAD sudah dirasakan Kota Depok setiap tahunnya, namun dirinya ingin semakin menggenjot pendapatan asli daerah dengan target jangka menengah Rp 2 triliun di tahun 2024.
“Sebenarnya tiap tahun sudah ada kenaikan PAD, tapi kami ingin genjot lagi agar lebih dasyat dengan target jangka menengah Rp 2 triliun di tahun 2024 dengan potensi-potensi yang ada,” ungkap Idris.

Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono menyebut, terdapat lima inovasi yang mendukung program Go 2T. Pertama yaitu Gerakan Mengejar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Gempita PBB).

Konsep dari Gempita PBB yaitu menyusun kebijakan yang mengatur tentang stimulus Piutang PBB, melakukan penelusuran, bersinergi dengan Camat, Lurah, RT dan RW, serta Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Bapenda Jawa Barat.
“Kemudian, inovasi kedua yaitu Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah (SIAP-PD). Konsep SIAP-PD yaitu membuat aplikasi dengan melakukan migrasi data saldo awal audited piutang pajak daerah.
Selanjutnya laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan,” tuturnya launching program Go 2T di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Senin (17/10/22).

Inovasi ketiga, kata Wahid, Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan Fasilitas UMKM melalui Kerja Sama dengan Kelompok Masyarakat (Oplosan Emas). Yaitu upaya untuk menyelesaikan masalah kurangnya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
“Mulai dari belum tertibnya pemanfaatan BMD, belum adanya kebijakan yang mengatur penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain serta belum adanya kerja sama diantara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga dan fasilitas UMKM,” ungkapnya, yang didampingi para kabid.

Wahid mengatakan, inovasi keempat yaitu Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah (Sipkanda). Ini merupakan sebuah aplikasi pendukung untuk memudahkan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan Deerah.
“Konsepnya adalah pengintegrasian data antara rekening koran dengan laporan penerimaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Kelima, sambung dia, inovasi Aplikasi e-Payment. Sistem Informasi aplikasi penatausahaan belanja daerah berbasis elektronik, dimulai dari proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai proses penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah paperless.
“Dilengkapi juga dengan dokumen berbasis elektronik ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan secara digital dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Yang telah diimplementasikan dalam proses penatausahaan belanja daerah di Pemkot Depok,” paparnya.
“Dengan segala terobosan dan inovasi ini diharapkan mampu mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah Kota Depok,” tutupnya       (kang prabu)d

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *