Beji,depokprabunews.com Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi SDN Pondokcina 1 di Jalan Margonda.
Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasra Putra kepada wartawan mengatakan, KPAI datang ke SDN Pondokcina 1 karena menerima laporan murid-murid di sekolah tersebut tidak diajar oleh guru sejak Senin.
Dia mengatakan, selama beberapa hari ini, murid hanya diajar oleh relawan dan orang tua siswa.
KPAI mendapat pengaduan dari orang tua yang isinya adalah SDN 01 anak-anaknya tidak mendapatkan proses pembelajaran. Dari pengaduan itu, kami ingin mengetahui dan mendatangi langsung apakah anak yang berada di sekolah ini sudah memperoleh pembelajaran atau tidak. Dari informasi lapangan sudah beberapa hari tidak ada guru,” ujarnya.
Dengan tidak adanya guru di sekolah, sambung dia, maka hak anak terlanggar karena tidak mendapatkan pendidikan secara maksimal. Dari temuan tersebut, pihaknya akan berkordinasi dengan Pemerintah Kota Depok untuk memastikan agar proses belajar tetap berjalan seperti biasa.
“Konflik orang dewasa harus dipisahkan dengan proses pembelajaran anak-anak, jangan sampai situasi ini berlarut,” paparnya.
KPAI, kata dia, sudah pernah menangani sekolah merjer di provinsi lain dan bisa ditangani secara baik dengan cara pemerintah melakukan sosialisasi dengan baik dan berkomunikasi dengan orang tua.
“Karena kunci dari proses pendidikan ini kan tri pusat pendidikan harus terbangun antara orang tua, murid dan sekolah termasuk masyarakat,” jelasnya
Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada anak. Karena itu terkait dengan hak anak, KPAI berharap dalam situasi ini proses pembelajaran tetap berjalan.
“Aspirasi anak harus didengar. Saya tadi sudah mendengar adik-adik yang kelas VI, dia merasa khawatir karena sebentar lagi mau tamat dan sudah beberapa hari tidak belajar sehingga mengalami ada beberapa pelajaran yang butuh guru seperti Matematika dan pembelajaran tema,” katanya.
Dikatakannya, KPAI fokus pada bagaimana memastikan anak tetap belajar dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan. Dirinya mendengar laporan dari siswa bahwa mereka mengalami perundungan di sekolah tempat mereka menumpang.
“Teman-temannya yang sudah pindah merasa sekolahnya tidak ada lagi, kemudian pendatang baru dan sebagainya. Kami kira ini dampak dari situasi kebijakan dan kami akan bersurat. Kami sudah bertemu dengan orang tua murid terkait dengan bully yang ditimbulkan, kami akan bersurat pada Dinas Perlindungan Perempuan Anak agar psikolognya diturunkan ke sini atau dijemput ke rumah masing-masing anak untuk mendampingi situasi yang tidak nyaman ini,” tambahnya.
Saat ini pihaknya sedang menyiapkan rekomendasi kepada Pemkot Depok untuk segera mengambil langkah cepat. Tujuannya untuk memastikan situasi sulit apapun sebuah kebijakan harus tetap dipisahkan dengan kepentingan anak murid.
“KPAI tetap berfokus bagaimana semua orang tua juga kami sampaikan nanti dan pemkot seperti itu, memastikan bagaimana pembelajaran itu aman, nyaman bagi anak-anak sehingga kebijakan ini tidak mengganggu kenyamana itu,” pungkasnya. (kang prabu)
